• Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. System hukum Indonesia memungkinkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan antara pihak-pihak yang berseberangan seperti melalui konsultasi, negoisasi, mediasi atau rekonsiliasi.

• Perbankan dan keuangan di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan amandemennya UU No.10 Tahun 1998. OJK memliki kekuasaan pengawasan yang luas, pengawasan terhadap manajemen resiko dan penilaian solvabilitas bank, serta pemeriksaan menyeluruh terhadap penegak hukum.

Diatur ssecara rinci dalam undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran. Indonesia memiliki peraturan dan tata cara khusus mengenai kepailitan berdasarkan jenis dan ukuran organisasi yang ingin menyatakan diri pailit.

Kekayaan intelektual, lebih lengkapnya adalah hak atas kekayaan intelektual adalah jenis kekayaan yang memuat kreasi tak mewujud dari intelektualitas. HaKI memiliki banyak jenis, dan banyak negara mengakui keberadaannya. Contoh yang paling dikenal adalah hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Dasar hukum hak kekayaan intelektual atau HKI tertuang dalam berbagai undang-undang dan keputusan presiden, antara lain yaitu: – Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. – Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara penguasa atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan antar-serikat dalam satu perusahaan.

peraturan tertulis yang mengatur tentang hukum keluarga, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata).
2. Peraturan perkawinan campuran (regelijk op de gemengdehuwelijk), 1898 Nomor 158.
3. Ordonansi perkawinan indonesia, kristen, jawa, minahasa, dan ambon, Stb. 1933 Nomor 74.
4. UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk (beragama Islam).
5. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
6. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
7. PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
8. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (hukum ini berlaku bagi warga yang beragama Islam).

Hukum tata usaha negara adalah serangkaian kaidah, norma, dan prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan hukum administrasi negara. Pada hukum Indonesia, kekuasaan hukum tata usaha negara diselenggarakan oleh sebuah Peradilan Tata Usaha Negara di dalam lingkungan Mahkamah Agung.