Kumpulan Artikel
Artikel
Kritikus dan Distorsi Kebebasan
Kebebasan merupakan sinonim dari demokrasi. Membicarakan demokrasi tanpa kebebasan ibarat buah kurma yang dipetik dari pohon anggur...
Mahkamah Konstitusi alias “Mahkamah Keluarga”
Kegemparan publik terasa seketika putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 dibacakan ihwal pengujian batas minimal usia capres/cawapres.
MK Tolak Gugatan Pilkada Asmat 2024, Kuasa Hukum KPU Ungkap Hal Ini
Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, mengapresiasi putusan sela (dismissal) yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 5 Februari 2025.
Kuasa Hukum KPU Kab Asmat Apresiasi Putusan MK dalam Sengketa Pilkada 2024
Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, memberikan apresiasi atas putusan sela (dismissal) yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (5/2/2025) terkait perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Kasus Penganiyaan anak Di Anjatan Utara Naik Penyidikan
Indramayu – Kejelasan perkembangan kasus dugaan penganiayaan anak yang dilakukan Kuwu Anjatan Utara semenjak dilaporkan ke Polres Indramayu pada tanggal 1 Maret 2024 lalu,
Kuwu Anjatan Utara Langgar Perda Indramayu Layak Anak
Dugaan penganiayaan anak oleh oknum Kuwu Anjatan Utara kepada seorang siswa kelas V SD Negeri Anjatan Utara yang penganiayaannya dilakukan di lingkungan sekolah pada jam pelajaran, ternyata banyak menyita perhatian publik.
Semi Final Putusan Pemilu Terpisah MK
Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilu terpisah memantik perdebatan serius perihal implementasi putusan yang dianggap bahwa putusan tersebut melanggar norma konstitusi yang sudah ada.
Perselingkuhan Hukum dan Politik
Drama politik dalam kasus tindak pidana korupsi yang menimpa Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto tampaknya sampai pada titik klimaks. Dimensi politik yang amat kental mengiasi jalannya penyelesaian perkara tersebut membuat banyak kalangan mempersoalkan putusan itu. Anggapan umum yang menyeruak yaitu bahwa hukum digunakan sebagai alat kepentingan politik.
Rekonseptualisasi Eksistensi DPD dalam Bingkai NKRI
Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menjamin adanya peran yang signifikan dalam rangka mengawal proses jalannya roda bernegara sesuai dengan cita-cita kemerdekaan dan reformasi 1998.
Harmonisasi Kaum Intelektual dan Istana
Komunitas akademik yang harusnya berdiri sebagai benteng terakhir dalam menyuarakan kepentingan publik, lambat-laun tersandera dengan busana kekuasaan Prabowo yang mereka anggap “sempurna”.
Member Of
Dengan semboyan “Nulla Tenaci In Via Est Via” yang mempunyai arti “Bagi orang yang mau terus berjuang, tidak ada jalan yang tidak bisa dilewati”.
Sosial Media
©2023 Powered Dakreativ